DPRD Bali bukan milik peorangan atau milik pribadi, melainkan milik rakyat. Itulah yang diungkapkan oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Gunawan mengenai surat pemanggilan KPU Provinsi oleh DPRD Bali yang hanya ditandatangani oleh satu orang Ketua DPRD saja.
Dalam keterangan pers pada Sabtu (25/5/2013), Wayan Gunawan mengatakan:
“Dewan ini bukan milik perorangan atau keluarga. Ini milik rakyat dan ada mekanismenya.”
Menurutnya, mekanisme pengambilan keputusan oleh dewan bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak bisa jika dilakukan oleh satu orang ketua saja. Gunawan menjelaskan:
“Pengambilan keputusan di DPRD Bali itu kolektif kolegial. Artinya harus melibatkan semua unsur pimpinan,”
Dengan pertimbangan itu Gunawan menilai bahwa surat pemanggilan KPU Provinsi Bali yang hanya ditandatangani oleh Ketua DPRD Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi itu, tidak sah.
Telah diberitakan sebelumnya, DPRD Bali mengundang KPU Bali, lewat surat resmi, untuk memberikan penjelasan perihal penyelenggaraan Pilgub Bali. Klarifikasi itu diminta menyusul desakan dari ratusan massa pendukung pasangan calon yang diusung oleh PDIP, yakni AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan.
Menurut Gunawan, surat pemanggilan itu tidak sah. Ia juga mengaku telah menanyakan perihal keabsahan surat tersebut kepada Sekretaris Dewan. Katanya:
“Kami menanyakan surat ini kepada Sekwan dan Sekwan menyatakan kekeliruan atas hal itu.”
Katanya, surat pemanggilan KPU itu adalah sebuah kekeliruan, karena terlalu campur tangan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan gubernur yang dijalankan oleh KPU Bali. Ia menegaskan:
“KPU tak perlu dicampuri oleh siapapun.”
Dan KPU sendiri, kata Gunawan, juga sudah bersurat yang intinya tidak menghadiri undangan itu. Ia menyadari persoalan hasil Pilgub Bali memang urgen, tetapi hendaknya tetap mengacu pada prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD Bali. Ia menegaskan:
“Meski urgensinya persoalan Pilgub Bali begitu mendesak, tetapi aturan itu di atas segalanya.” (Pop Bali)
Posting Komentar